Pensiun & Pelayanan Terpadu

PERSYARATAN :

Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pegawai negeri sipil yang meminta berhenti:

  1.  Usia minimal 50 (lima puluh) tahun, masa kerja 20 (dua puluh) tahun;
  2. Permohonan dari yang bersangkutan;
  3. Fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil 2  (dua) lembar;
  4. Fotokopi sah surat keputusan  pangkat terakhir  2 (dua) lembar;
  5. Fotokopi sah kenaikan gaji berkala terakhir  2  (dua) lembar;
  6.  Fotokopi sah kartu pegawai 2  (dua) lembar;
  7.  Fotokopi sah kp-4, 2  (dua) lembar;
  8. Fotokopi sah surat nikah  2  (dua) lembar;
  9. Fotokopi sah akte kelahiran anak  2  (dua) lembar;
  10. Kartu istri/kartu suami 2  (dua) lembar;
  11. Pasfoto  hitam putih ukuran 4 x 6 cm =  6 (enam) lembar.

PROSEDUR :

  1. Pegawai negeri sipil melalui pimpinan instansi mengajukan permohonan kepada Bupati Sleman dengan disertai berkas kelengkapan administrasinya. Permohonan sebagaimana dimaksud agar menyebutkan TMT permohonan berhenti.
  2.  Pimpinan instansi meneruskan surat permohonan kepada Bupati Sleman c.q. Kepala BKD Kabupaten Sleman.
  3. BKD Sleman melakukan verifikasi teknis terhadap permohonan selanjutnya menyusun draf konsep keputusan Bupati untuk PNS golongan III/d ke bawah dan menyusun konsep surat kepada Gubernur untuk PNS golongan IV/a dan IV/b, serta menyusun konsep surat kepada Presiden untuk golongan IV/c ke atas.
  4. Apabila disetujui maka akan diterbitkan keputusan:
    • Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun apabila telah berusia minimal 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja minimal 20 (dua puluh) tahun;
    • Pemberhentian dengan hormat tanpa hak pensiun apabila belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 20  (dua puluh) tahun.

Pensiun BUP

PERSYARATAN :

Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun:

  1. Data Perorangan Calon Pensiun (DPCP)  2 (dua)  lembar;
  2. Fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil 2  (dua) lembar;
  3. Fotokopi sah surat keputusan  pangkat terakhir  2 (dua) lembar
  4. Fotokopi sah kenaikan gaji berkala terakhir  2  (dua) lembar;
  5.  Fotokopi sah kartu pegawai  2  (dua) lembar;
  6. Fotokopi sah KP-4,  2  (dua) lembar;
  7. Fotokopi sah surat nikah  2  (dua) lembar;
  8.  Fotokopi sah akte kelahiran anak  2  (dua) lembar;
  9.  Kartu istri/kartu suami  2  (dua) lembar;
  10. Fotokopi sah kartu tanda penduduk  2 (dua) lembar;
  11.  Fotokopi sah impasing gaji terakhir  2 (dua)  lembar;
  12. Pasfoto  hitam putih ukuran 4 x 6 cm  =  6 (enam) lembar;    
  13. Fotokopi sah impassing gaji terakhir  2 (dua) lembar;
  14.  Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan  (DP-3) 3 (tiga) tahun terakhir 2 (dua) lembar;
  15. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 1 tahun terakhir dari atasan  2 (dua)  lembar.

PROSEDUR :

  • Pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun dengan difasilitasi oleh pimpinan instansi mengajukan permohonan kepada Bupati Sleman disertai kelengkapan berkas administrasinya untuk diproses penerbitan keputusan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdiannya apabila memenuhi syarat pengabdian. Permohonan dikirimkan oleh pimpinan instansi kepada Bupati Sleman c.q. Kepala BKD Kabupaten Sleman.
  • Melalui proses pelayanan terpadu pensiun dilaksanakan prosedur pelayanan sebagai berikut :
  1. BKD menginventarisir PNS Pemkab Sleman yang akan pensiun/purna tugas 1 tahun yang akan datang;
  2. BKD memberitahukan kepada Kepala Instansi PNS yang akan purna tugas tersebut dan selanjutnya mengajukan berkas usul pensiun sekaligus melengkapi berkas untuk proses SKPP, Taspen dan Taperum;
  3. Pengelola kepegawaian Instansi memfasilitasi kelengkapan berkas yang diperlukan. Setelah lengkap kemudian mengirimkan berkas ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
  4. BKD menerima berkas, menyortir/memilahkan, menelaah kemudian memproses berkas usul pensiun ke Badan Kepegawaian Negara. Untuk kelengkapan berkas SKPP, Taspen dan Taperum selanjutnya disimpan dan diproses setelah SK Pensiun diterbitkan;
  5. Setelah SK Pensiun diterbitkan oleh BKN kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan;
  6. BKD memproses berkas SKPP ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah (DPKAD);
  7. SKPP diterbitkan oleh DPKAD;
  8. BKD memproses berkas pengurusan Taspen ke PT Taspen Cabang Yogyakarta;
  9. Pemberitahuan Transfer dan KARIP dikeluarkan oleh PT Taspen;
  10. BKD mengagendakan kegiatan untuk penyampaian produk layanan berupa KARIP, Pemberitahuan Transfer, serta formulir sah pencairan Taperum; 
  11. Purna Tugas mencairkan Taspen & Taperum.

Pemberhentian Tidak Cakap Jasmani & Rohani

PERSYARATAN :

Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pegawai negeri sipil yang tidak cakap jasmani/rohani:

  1. Permohonan dari yang bersangkutan;
  2. Surat keterangan dari dokter tim penguji kesehatan yang menyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri;
  3. Fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil 2  (dua) lembar;
  4. Fotokopi sah surat keputusan  pangkat terakhir  2 (dua) lembar;
  5. Fotokopi sah kenaikan gaji berkala terakhir  2  (dua) lembar;
  6. Fotokopi sah kartu pegawai 2  (dua) lembar;
  7. Fotokopi sah kp-4, 2  (dua) lembar;
  8. Fotokopi sah surat nikah 2  (dua) lembar;
  9.  Fotokopi sah akte kelahiran anak  2  (dua) lembar;
  10.  Kartu istri/kartu suami  2  (dua) lembar;
  11. Pasfoto  hitam putih ukuran 4 x 6 cm  =  6 (enam) lembar.

PROSEDUR :

Pegawai negeri sipil yang oleh dokter tim penguji dinyatakan tidak dapat melaksanakan tugas dalam jabatan negeri diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun bagi yang memenuhi persyaratan.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun apabila :

  1. Tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan;
  2.  Telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

Prosedur pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani :

  1. Pimpinan instansi menerima hasil tes kesehatan dan menyampaikan kepada yang bersangkutan;
  2. Pimpinan instansi mengusulkan pemberhentian dengan hormat PNS yang dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri kepada Bupati Sleman c.q. Kepala BKD Kabupaten Sleman disertai kelengkapan berkasnya;
  3. BKD Sleman melakukan verifikasi teknis terhadap permohonan selanjutnya menyusun draf konsep keputusan Bupati untuk PNS golongan III/d ke bawah dan menyusun konsep surat kepada Gubernur untuk PNS golongan IV/a dan IV/b, serta menyusun konsep surat kepada Presiden untuk golongan IV/c ke atas.

Pemberhentian Meninggal Dunia/Hilang

PERSYARATAN :

Persyaratan administrasi pegawai negeri sipil meninggal dunia untuk penerbitan surat keputusan pensiun janda/duda/anak :

  1. Permohonan pensiun dari janda / duda yang bersangkutan;
  2. Surat keterangan kejandaan/kedudaan dari lurah/camat;
  3. Surat keterangan kematian dari lurah/camat;
  4. Fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil 2  (dua) lembar;
  5. Fotokopi sah surat keputusan  pangkat terakhir  2 (dua) lembar;
  6. Fotokopi sah kenaikan gaji berkala terakhir  2  (dua) lembar;
  7. Fotokopi sah kartu pegawai  2  (dua) lembar;
  8. Fotokopi sah kp-4, 2  (dua) lembar;
  9. Fotokopi sah surat nikah  2  (dua) lembar;
  10. Fotokopi sah akte kelahiran anak  2  (dua) lembar;
  11. Kartu istri/kartu suami 2  (dua) lembar;
  12. Pasfoto  hitam putih ukuran 4 x 6 cm  =  6 (enam) lembar;
  13. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan  (dp-3) terakhir 2 (dua) lembar;
  14. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 1 tahun terakhir dari atasan 2 (dua) lembar. Pegawai Negeri Sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang sehingga kepadanya diterbitkan keputusan pensiun janda/duda/anak.

PROSEDUR :

  • Pegawai negeri sipil meninggal dunia maka janda/duda/ahli warisnya mengajukan permohonan melalui pimpinan instansi kepada Bupati Sleman c.q. Kepala BKD Kabupaten Sleman disertai kelengkapan administrasinya untuk ditetapkan pensiun janda/duda/anak;
  • Setelah menerima berkas kemudian dilakukan verifikasi teknis dan selanjutnya diteruskan/diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara.

Pemberhentian Karena Hal Lain

Pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dikarenakan hal-hal lain yaitu:

  1. Pegawai negeri sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan negara, diberhentikan dengan hormat sebagai  pegawai negeri sipil;
  2. Pegawai negeri sipil yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan negara, tetapi tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun:

  1. Usia minimal 50 (lima puluh) tahun, masa kerja 20 (dua puluh) tahun;
  2. Fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil 2  (dua) lembar;
  3. Fotokopi sah surat keputusan  pangkat terakhir  2 (dua) lembar;
  4. Fotokopi sah kenaikan gaji berkala terakhir  2  (dua) lembar;
  5. Fotokopi sah kartu pegawai 2  (dua) lembar;
  6. Fotokopi sah kp-4, 2  (dua) lembar;
  7. Fotokopi sah surat nikah  2  (dua) lembar;
  8. Fotokopi sah akte kelahiran anak  2  (dua) lembar;
  9. Kartu istri/kartu suami 2  (dua) lembar;
  10. Pasfoto  hitam putih ukuran 4 x 6 cm =  6 (enam) lembar.

PROSEDUR :

Pegawai negeri sipil yang sehabis menjalani cuti diluar tanggungan negara tidak melaporkan diri dan atau apabila melaporkan diri tetapi tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan diberhentikan oleh Bupati.

Bebas Tugas

PERSYARATAN :

  • Pegawai negeri sipil yang akan mencapai batas usia pensiun dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapatkan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk usulan permohonan bebas tugas:
  1. Permohonan bebas tugas yang bersangkutan diketahui pimpinan 2 (dua) lembar;
  2. Fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil 2  (dua) lembar;
  3. Fotokopi sah surat keputusan pegawai negeri sipil  2  (dua) lembar;
  4. Fotokopi sah surat keputusan  pangkat terakhir  2 (dua) lembar;
  5. Fotokopi sah kartu pegawai  2  (dua) lembar.

PROSEDUR :

Pegawai negeri sipil yang akan mencapai batas usia pensiun melalui pimpinan instansi mengajukan permohonan bebas tugas kepada Bupati  Sleman c.q Kepala BKD Kabupaten Sleman disertai kelengkapan berkas yang dipersyaratkan.

  • Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Pemberhentian PNS (Pensiun)