Tugas Belajar & Ijin Belajar

Tugas Belajar

Tugas belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di Pemerintah Kabupaten  Sleman;
  2. Menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala organisasi perangkat daerah yang bersangkutan;
  3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) setiap unsur sekurang-kurangnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  4. Tidak dikenakan hukuman disiplin kategori ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
  5. Memenuhi ketentuan usia

          a)    setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun untuk program pendidikan Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4 dan Strata 1;

          b)    setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun untuk program pendidikan Strata 2 dan pendidikan profesi;

          c)    setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun untuk program pendidikan Strata-3.

      6. Memenuhi ketentuan pangkat dan golongan

          a)    menduduki pangkat pengatur muda golongan II/a sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3;

          b)    menduduki pangkat pengatur muda tingkat I golongan II/b sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Diploma 4 dan Strata 1;

          c)    menduduki pangkat penata muda golongan III/a sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk program pendidikan   Strata 2;

          d)    menduduki pangkat penata muda tingkat I golongan III/b sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk program pendidikan   Strata 3.

Sedangkan persyaratan bagi pegawai negeri sipil yang akan mengajukan permohonan surat tugas belajar adalah sebagai berikut:  

  1. Surat permohonan dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada kepala organisasi;
  2. Surat permohonan dari kepala organisasi kepada Bupati;
  3. Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  4. Fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya baik;
  5. Surat keterangan sumber dana sponsor;
  6. Surat keterangan lulus seleksi penerimaan sebagai mahasiswa;
  7. Daftar riwayat hidup;
  8. Rekomendasi dari Bupati bagi mahasiswa tugas belajar; syarat pengajuan rekomendasi adalah:

          a)    surat permohonan dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada kepala organisasi;

          b)    surat permohonan dari kepala organisasi kepada Bupati;

          c)    surat permohonan dilampiri dengan surat keterangan akreditasi terbaru dari lembaga pendidikan dan program pendidikan yang akan diikuti.

Izin Belajar

Izin belajar dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil maupun calon pegawai negeri sipil dengan ketentuan pada saat diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil sedang mengikuti program pendidikan pada lembaga pendidikan.

Izin belajar dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada Pemerintah  Kabupaten Sleman;
  2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya baik;
  3. Tidak dikenakan hukuman disiplin kategori sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  4. Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta pada program studi dengan akreditasi minimal B atau lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang sah dan diakui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh lembaga yang berwenang, dengan ketentuan :

          a)    lembaga pendidikan yang memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang tenaga dosen dengan kualifikasi pendidikan S-3, untuk program pendidikan S-2;

          b)    lembaga pendidikan yang memiliki program S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar untuk guru dalam rangka memenuhi kualifikasi pendidikan S-1.

      5. Kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

      6. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan;

      7. Pendidikan yang akan ditempuh secara akademis mempunyai keterkaitan dengan bidang ketugasan pemerintah daerah.

Persyaratan yang harus dipenuhi seorang pegawai negeri sipil yang akan mengajukan izin belajar adalah:

  1. Surat permohonan dari pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada kepala organisasi;
  2. Surat permohonan dari kepala organisasi kepada Bupati;
  3. Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  4. Fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya baik;
  5. Surat rekomendasi dari kepala organisasi yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh benar-benar sesuai kebutuhan organisasi;
  6. Daftar riwayat hidup;
  7. Surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan dilengkapi jadwal kuliah semester berjalan;
  8. Surat keterangan dari kepala organisasi yang menyatakan bahwa kegiatan pendidikan peserta izin belajar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dinas; khusus bagi guru disertai dengan jadwal mengajar pada semester berjalan;
  9. Surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang bersangkutan, minimal terakreditasi B atau surat keterangan izin operasional diakui dan sah disertai daftar dosen pengajar untuk program studi S-2 dan program studi S-1 PGSD;
  10. Surat pernyataan bermaterai tidak menuntut penyesuaian ijazah.

Prosedur TB/IB

Prosedur pengajuan surat tugas belajar dan izin belajar adalah:

a.    Pegawai negeri sipil mengajukan surat permohonan tugas belajar dan izin belajar kepada kepala organisasi;

b.    Kepala organisasi meneruskan surat permohonan dari yang bersangkutan dengan membuatkan surat permohonan tugas belajar yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;

c.    Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman meneliti kelengkapan berkas permohonan tugas belajar dan izin belajar;

d.    Apabila berkas permohonan lengkap akan diproses untuk diterbitkan surat tugas belajar dan izin belajar;

e.    Sedangkan berkas permohonan yang tidak lengkap atau tidak sesuai persyaratan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman akan menerbitkan surat penangguhan atau surat penolakan permohonan;

 f.    Setelah berkas dilengkapi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman akan memproses guna penerbitan surat tugas belajar, surat izin belajar;

g.    Permohonan izin belajar oleh pegawai negeri sipil diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pegawai negeri sipil yang bersangkutan mengikuti program pendidikan;

h.    Permohonan izin belajar oleh calon pegawai negeri sipil diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai calon pegawai negeri sipil.

Bagan Prosedur

Hak & Kewajiban TB-IB

Hak pegawai negeri sipil yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar:

  1. Pegawai negeri sipil yang menjalankan tugas belajar dan izin belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Pegawai negeri sipil peserta tugas belajar yang menduduki jabatan struktural atau fungsional dibebaskan dari jabatannya;
  3. Pegawai negeri sipil peserta tugas belajar setelah menyelesaikan pendidikan diberikan penyesuaian ijazah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban yang harus dilaksanakan pegawai negeri sipil yang menjadi peserta tugas belajar dan izin belajar:

      1. Pegawai negeri sipil peserta tugas belajar diwajibkan menyelesaikan pendidikannya dalam kurun waktu sebagai berikut:

          a.    program Diploma 1 selama-lamanya 1 (satu) tahun;

          b.    program Diploma 2 selama-lamanya 2 (dua) tahun;

          c.    program Diploma 3 selama-lamanya 3 (tiga) tahun;

          d.   program Diploma 4 atau strata 1 selama-lamanya 5 (lima) tahun apabila menggunakan ijazah SMU/SMK dan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun apabila menggunakan ijazah  Diploma 3;

          e.    program Strata 2 dan pendidikan profesi selama-lamanya 2 (dua) tahun;

          f.     program Strata 3 selama-lamanya 3,5 (tiga setengah) tahun. 

     2. Pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil peserta izin belajar diwajibkan menyelesaikan pendidikannya dalam kurun waktu sebagai berikut:

          a.    program SLTP selama-lamanya 3 (tiga) tahun;

          b.    program SMU/SMK selam-lamanya 3 (tiga) tahun;

          c.    program Diploma 1 selama-lamanya 1 (satu) tahun;

          d.    program Diploma 2 selama-lamanya 2 (dua) tahun;

          e.   program Diploma 3 selama-lamanya 3 (tiga) tahun;

          f.    program Diploma 4 atau strata 1 selama-lamanya 5 (lima) tahun apabila menggunakan ijazah SMU/SMK dan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun apabila menggunakan ijazah  Diploma 3;

          g)    program Strata 2 dan pendidikan profesi selama-lamanya 2 (dua) tahun;

          h)    program Strata 3 selama-lamanya 3,5 (tiga setengah) tahun.

     3. Pegawai negeri sipil peserta tugas belajar diwajibkan melapor kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan diketahui oleh kepala organisasinya pada setiap akhir semester dengan melampirkan hasil akademik;

     4. Peserta tugas belajar dan izin belajar apabila telah menyelesaikan pendidikannya wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan diketahui oleh kepala organisasinya, dengan menyerahkan:

          a.    fotokopi sah ijazah;

          b.    fotokopi sah transkip nilai;

          c.    fotokopi sah surat izin belajar;

          d.    fotokopi sah karya tulis. 

     5. Pegawai negeri sipil peserta tugas belajar di dalam negeri setelah menyelesaikan pendidikannya wajib bekerja kembali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sekurang-kurangnya  2 (dua) kali waktu lama menempuh pendidikannya ditambah  1 (satu) tahun;

     6. Pegawai negeri sipil peserta tugas belajar di luar negeri setelah menyelesaikan pendidikannya wajib bekerja kembali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sekurang-kurangnya  10 (sepuluh) tahun;

     7. Peserta izin belajar setelah menyelesaikan pendidikannya wajib bekerja kembali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sekurang-kurangnya sama dengan lama waktu menempuh pendidikannya;

     8. Ketentuan wajib bekerja kembali bagi pegawai negeri sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar sebagaimana tersebut di atas berlaku untuk 1 (satu) kali masa tugas belajar.

Sanksi TB-IB

Pegawai negeri sipil peserta tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikannya, dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Apabila biaya pendidikan berasal dari Pemerintah Kabupaten  Sleman (APBD), maka yang bersangkutan wajib mengembalikan semua biaya yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten  Sleman;

2. Apabila biaya pendidikan berasal dari sponsor, maka yang bersangkutan wajib memenuhi segala ketentuan yang telah disepakati dengan pihak sponsor;

3. Pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak dapat diberi kesempatan kembali sebagai peserta tugas belajar.

b. Pegawai negeri sipil peserta tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya sampai selesai sesuai ketentuan batas waktu tempat pendidikannya, dengan perubahan status dari tugas belajar menjadi izin belajar;

c. Pegawai negeri sipil peserta izin belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikannya, dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Apabila biaya pendidikannya mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan semua bantuan yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten  Sleman (APBD);

2. Pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberi izin belajar selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pengunduran diri atau sejak dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

d. Pegawai negeri sipil peserta izin belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya selama 6 (enam) bulan setelah batas waktu yang telah ditetapkan;

e. Apabila setelah perpanjangan 6 (enam) bulan yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya maka diberikan perpanjangan lagi selama 6 (enam) bulan;

f. Apabila perpanjangan 6 (enam) bulan kedua, yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, maka izin belajar dicabut;