Bentuk Satgas, Pemkab Sleman Serius Tangani Anak Putus Sekolah

Sleman – Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas manusia demi kemajuan bangsa, sekaligus menjadi kendaraan yang didambakan mampu mengurangi jumlah kemiskinan di negara.

Hal tersebut dituturkan Bupati Sleman, Sri Purnomo, dalam pengukuhan Satgas Pendataan dan Penanganan Anak Usia Sekolah yang Putus Sekolah dan Tidak Sekolah, pada Selasa (29/09/2020). Tim yang telah dikukuhkan tersebut terdiri dari beberapa unsur OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait diantaranya Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, Balai Pemasyarakatan DIY, BAPEDA, BKAD, Bagian Hukum dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan, Kementrian Agama Kabupaten Sleman, Balai Dikmen Kabupaten Sleman, Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Se-Kecamatan Kabupaten Sleman, serta Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Se-Kabupaten Sleman.

Sri mengatakan, tim khusus ini diharapkan bekerja secara optimal sehingga mampu menjaring semaksimal mungkin keberadaan dari anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah, pun putus sekolah di Kabupaten Sleman. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dilantiknya satgas tersebut yakni bermuara pada pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Sleman.

“Pada kesempatan ini saya berharap agar satgas ini dapat bekerja dengan maskimal, sehingga bisa betul-betul menemukannya (anak tidak sekolah dan putus sekolah)” kata Sri di Hotel Prima SR.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ery Widaryana menerangkan jika terdapat beberapa faktor pendorong anak putus sekolah atau memilih untuk tidak bersekolah selain disebabkan oleh faktor ekonomi. Pendataan jumlah serta faktor penyebab problema tersebut telah dikaji sejak Oktober 2019 lalu.

“Pendataan itu sudah dilakukan mulai bulan Oktober 2019. Nah dari hasil pendataan itu, ini timnya hari ini dikukuhkan. Kemudian diharapkan  pendataannya tahun 2020 itu rampung. Setelah itu diverifikasi, kemudian ditindak lanjuti di tahun 2021, bagaimana penanganannya kedepan” ujar Ery.

Berdasarkan hasil pendataan terhadap anak putus sekolah dan tidak sekolah di Kabupaten Sleman, diperoleh 1309 anak usia sekolah yang putus sekolah maupun tidak bersekolah, dengan pemetaan alasan atau faktor penyebabnya sebagai berikut:

  • Disebabkan karena kondisi ekonomi keluarganya, sebesar 333
  • Akses tidak terjangkau atau faktor transportasi, sebesar 27
  • Kondisi bencana, sebanyak 6
  • Kondisi sosial pergaulan, sebanyak 354
  • Tidak ingin bersekolah, sebanyak  677
  • Tidak memiliki akte kelahiran kemudian tidak bersekolah, sejumlah 13
  • Mengalami kekerasan atau trauma di sekolah, sejumlah 49
  • Menikah atau pernah menikah, sebanyak 47
  • Memiliih untuk bekerja atau menjadi pekerja, sebanyak 232
  • Anak yang berhadapan dengan hukum, sebanyak 36

Selanjutnya Ery menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman melalui Disdik (Dinas Pendidikan) dan Dinsos (Dinas Sosial) menyiapkan bantuan bagi anak-anak yang tidak bersekolah. Di Disdik sendiri disokong melalui Beasiswa Pendidikan Dasar, termasuk retrifel. Kemudian Dinsos memberi bantuan melalui Jaring Pengamat Sosial (JPS) bidang pendidikan.

“Nanti anak-anak itu kita verifikasi, kemudian kita harapkan bisa bersekolah lagi, mereka mau kemana. Kalau lulus SD, mau ke SD formal atau program paket A, begitu pula bagi lulusan SMP serta paket C atau SMA. Kemudian bagi anak yang sementara ingin bekerja, kita (Disdik) bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan, agar mereka siap bekerja dan memiliki keterampilan” sambung Ery.

Bagikan ke sosial media

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *