Sleman- Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat luas, seluruh instansi pemerintah melakukan pengembangan program pengelolaan pemerintah. Perkembangan pengelolaan pemerintah ini dilakukan agar mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang baik menuju kondisi good governance. Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai good governance adalah program reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi merupakan program utama yang diharapkan dapat membawa perubahan besar terhadap kinerja pemerintah kepada masyarakat. Dalam program ini dilakukan berbagai penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Hadirnya program reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai – nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Kehadiran reformasi birokrasi diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 yang akan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Dalam program reformasi birokrasi ini terdapat 8 area perubahan yang terdiri dari organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menyelenggarakan Workshop Penyusunan Laporan Roadmap Reformasi Birokrasi selama 3 hari pada tanggal 27 dan 28 November 2019, serta tanggal 4 Desember 2019, bertempat di Hotel Prima SR Sleman.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk tuk memberikan wawasan dan pemahaman terhadap ASN Dinas Pendidikan terkait gambaran umum reformasi birokrasi, penyusunan program reformasi birokrasi, serta penyusunan laporan reformasi birokrasi.
